Bengkulu, MERDEKANEWS -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo resmi membuka ajang Liga Santri Nusantara (LSN) 2018 di Stadion Semarak Bengkulu, Kamis (16/08).
LSN 2018 di Bengkulu ini diikuti oleh 21 tim sepakbola yang berasal dari sejumlah pondok pesantren yang tersebar di Provinsi Bengkulu. Jumlah tim lebih besar dari jumlah tim yang direncanakan yakni sebanyak 16 tim.
"Ini sangat bagus karena ada penambahan jumlah tim dari 16 menjadi 21 tim. Jadi, peminatnya lebih banyak, karena lebih banyak, artinya LSN ini makin digemari oleh para santri dari seluruh pondok pesantren. mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi," kata Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo usai membuka LSN 2018.
Dalam kesempatan itu, Mendes berharap digelarnya LSN di Bengkulu bisa melahirkan pemain-pemain yang berkualitas dari kalangan santri sehingga bisa menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia.
"Saya minta bertandinglah dengan sportif. Kita berharap dengan adanya LSN ini bisa menciptakan para pemain berbakat dari kalangan santri yang bisa menjadi pemain-pemain nasional karena dengan digelarnya LSN ini bisa menggali potensi para pesepak bola muda, khususnya dari kalangan santri," katanya.
(Hadi Siswo)
-
Tingkatkan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Kemendes PDTT Gelar Workshop Bahasa Isyarat Tingkatkan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Kemendes PDTT Gelar Workshop Bahasa Isyarat
-
Gus Halim: Aksi Tanggap Perubahan Iklim Harus Melibatkan Masyarakat Desa Gus Halim: Aksi Tanggap Perubahan Iklim Harus Melibatkan Masyarakat Desa
-
Menteri PANRB Dukung Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kemendes PDTT Menteri Anas mendukung penguatan akuntabilitas kinerja Kemendes PDTT, terutama dalam hal reformasi birokasi (RB) tematik
-
Gus Halim Optimis Tuntaskan RPJMN Bidang Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di 2024 Pasti semua bisa dilakukan dan harus (optimis) sampai ke RPJPN,
-
Gus Halim Minta Pegawai Kemendesa Tertib Aturan, APBN Digunakan Sesuai Kebutuhan Gus Halim mencontohkan bagaimana penggunaan APBN untuk perjalanan dinas yang harus memberikan manfaat dalam menjalankan kebijakan pemerintah