Kekerasan Seksual kepada Anak: "Penegak Hukum Perlu Menginternalisasi Nilai HAM"

Jumat, 15 Oktober 2021 - 22:01 WIB Menanggapi kasus perkosaan anak di Luwu Timur yang penyelidikannya dihentikan kepolisian, pengacara LBH Bali dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM), Ni Putu Candra Dewi, mengatakan itu disebabkan karena rendahnya internalisasi Nilai Hak Asasi Manusia (HAM) di tubuh penegak hukum.

HEBOH.. Unggahan Video Di Lapas Cipinang Masih Terjadi Jual Beli Narkoba dan Sel

Rabu, 13 Oktober 2021 - 23:06 WIB Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM menjadi sorotan publik. Pasalnya, selama dipimpin Dirjen Lapas Reinhard Silitonga, sejumlah persoalan besar terus muncul dan tak ada upaya untuk melakukan perbaikan.

Hasan Basri Minta Presiden Jokowi Turun Langsung dan Copot Menteri Yang Takut Hadapi Mafia Tanah

Senin, 11 Oktober 2021 - 14:57 WIB Tidak bisa dipungkiri, mafia tanah sudah menggurita di sejumlah institusi pemerintah. Para pejabat negara seperti dibuat tidak berdaya ketika berhadapan dengan mafia tanah.

Sari Pujiastuti Akui Sering Terima Duit Dari Kontraktor Tanpa Sepengetahuan Nurdin Abdullah

Sabtu, 09 Oktober 2021 - 10:03 WIB Mantan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel Susi Pujiastuti yang menjadi saksi di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis 7 Oktober 2021, mengakui, dirinya sering menerima duit dari sejumlah kontraktor tanpa sepengetahuan Gubernur Sulsel (non aktif) Nurdin Abdullah.

BPN Jaktim Abaikan Putusan Pengadilan yang Sudah Inkrah

Senin, 27 September 2021 - 20:27 WIB Tragis sekali nasib almarhum Budi Suyono. Upayanya untuk memperoleh keadilan justru berujung kematian.

NA: Ferry Tanriadi Sering Tawarkan Dana Operasional Namun Saya Tolak

Jumat, 24 September 2021 - 16:55 WIB Gubernur Sulsel non aktif, Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menilai saksi Ferry Tanriadi tak jujur.

Agung Sucipto: Nurdin Abdullah Tak Terlibat Suap Yang Berujung OTT

Jumat, 17 September 2021 - 13:36 WIB Sejumlah saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Sulsel non aktif Prof H. M Nurdin Abdullah (NA) di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis 16 September 2021, kembali diperiksa.

Sidang Lanjutan Kasus Nurdin Abdullah, Permintaan Uang Ke Agung Sucipto Bukan Perintah NA

Sabtu, 04 September 2021 - 05:49 WIB Ketua Majelis Hakim, Ibrahim Palino kembali memimpin sidang lanjutan perkara dugaan penyuapan dengan terdakwa Nurdin Abdullah NA di Ruang Sidang Harifin Tumpa PN Makassar Jl Kartini,  pada Kamis (02/09/2021).

Merasa Difitnah, Hartono Laporkan Marah Sakti Siregar Cs ke Polda Metro Jaya 

Minggu, 22 Agustus 2021 - 11:22 WIB Ketua Pembangunan Masjid At Tabayyun, Marah Sakti Siregar, Andi Muchainin Ma'srif dan Ir. Budiharto dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan telah melakukan tindak pidana membuat laporan palsu (fitnah) sebagaimana diatur pasal 311 KUH Pidana.

Bambang Widjojanto: Kubu Moeldoko Sebar Kabar Menyesatkan

Sabtu, 14 Agustus 2021 - 21:43 WIB Penyelenggaraan KLB Sibolangit abal-abal sudah dikualifikasi melanggar hukum dan bahkan tidak diakui oleh pemerintahan yang sah.

Saksi Nurhidayah: Sejumlah Uang Dari Rudy Moha Tidak Diketahui NA

Jumat, 13 Agustus 2021 - 20:22 WIB Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa Gubernur Sulsel non-aktif Nurdin Abdullah (NA) mendapat sejumlah uang dari Rudy Moha, berbeda dengan keterangan saksi.

Lanjutan Sidang NA; Dari Pemeriksaan Saksi Tidak Terbukti NA Terima Suap Dan Gratifikasi

Minggu, 08 Agustus 2021 - 11:04 WIB Sidang perkara gratifikasi dan penyuapan dengan terdakwa Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) nonaktif Nurdin Abdullah  kembali digelar dengan menghadirkan sejumlah saksi dari pihak pengusaha (kontraktor) dan pejabat Bank Sulselbar.

Bantuan COVID-19 Rp 2 Triliun Hoaks, Anak Akidi Tio Dijemput Polisi di Bank, Ini Penjelasan Dirintelkam Kombes Ratno Kuncoro

Senin, 02 Agustus 2021 - 16:45 WIB Dirintelkam Kombes Ratno Kuncoro, Hardi mengaku dirinya tidak mengetahui apakah uang Rp 2 Triliun yang akan dihibahkan tersebut ada atau tidak.

Surat Terbuka Haji Denny Indrayana: Alhamdulillah, Perjuangan Tauhid Kita Tidak Terbeli

Senin, 02 Agustus 2021 - 16:18 WIB Menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilgub Kalimantan Selatan pada Jumat, 30 Juli 2021 lalu, Prof. H. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D selaku pemohon yang juga paslon paslon nomor urut 2 Denny Indrayana – Difriadi menyampaikan surat terbuka.

Dari Keterangan Para Saksi, Belum Ada Bukti Nurdin Abdullah Terima Uang Suap

Jumat, 30 Juli 2021 - 13:13 WIB Ada yang menarik dalam persidangan perkara suap proyek infrastruktur dengan terdakwa Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah di Pangadilan Tipikor Makassar, Kamis (29/7/2021).

Jalani Sidang Perdana Perkara Suap, NA Tak Ajukan Eksepsi Atas Dakwaan JPU

Kamis, 22 Juli 2021 - 16:58 WIB Gubernur Sulawesi Selatan non aktif, Nurdin Abdullah, menjalani sidang perdana terkait kasus dugaan gratifikasi dan suap proyek infrastruktur di Pengadilan Tipikor Makassar, Kamis (22/7/2021).

Terkait Kerja Sama Hak Usaha Waralaba, Dua Direktur PT SAT Dipolisikan, Dugaan Penipuan

Jumat, 25 Juni 2021 - 13:43 WIB Seorang warga bernama Ihlen Yeremia Manurung melaporkan dua direktur PT SAT selaku pengelola waralaba ke pihak kepolisian terkait dugaan penipuan dan penggelapan.

Warga Sesalkan KPK Stop Pembangunan Masjid Desa Arra, Itu Bukan Untuk Pribadi Nurdin Abdullah

Selasa, 22 Juni 2021 - 23:21 WIB Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai gegabah dalam melakukan penyitaan/penyegelan sejumlah asset yang dinilai terkait kasus hukum yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) non aktif Nurdin Abdullah (NA).

Terungkap di Pengadilan, Ternyata Gubernur NA Hanya Jadi Korban Ulah Edy Rahmat

Jumat, 18 Juni 2021 - 13:02 WIB Ada yang menarik dalam sidang kasus suap / korupsi dengan terdakwa Agung Sucipto, di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (17/6/2021).

Soal Hutang 150 Juta, Sekda Gorut Ridwan Yasin Bilang Hoaks, Rahmat Mohammad Beberkan Bukti

Kamis, 17 Juni 2021 - 18:59 WIB Sekda Gorontalo Utara Ridwan Yasin, Rabu (16/6/3021) diadukan ke DPRD terkait hutang senilai Rp 150 juta. Namun, Ridwan Yasin mengatakan, isi aduan itu adalah hoaks.