
Jakarta, MERDEKANEWS -- Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta meliburkan mahasiswa mereka untuk turun ke jalan mengikuti aksi mengawal Putusan MK di Yogyakarta dan Jakarta.
“Benar. Semalam teman-teman pamitan dan minta dukungan meliburkan kuliah. Banyak kawan dosen Fakultas Hukum UGM meliburkan mahasiswa untuk turun jalan,” kata Herlambang Wiratraman, dosen Fakultas Hukum UGM seperti dilansir dari Tempo, Kamis (22/08).
Namun, Herlambang mengatakan tidak mengetahui berapa banyak mahasiswa yang berangkat ke Jakarta. Sebab, aksi serupa juga digelar di Yogyakarta.
Salah satu mahasiswa yang mengikuti aksi, Mark, membenarkan mereka akan menggelar aksi di Jakarta. “Betul. Saat ini sudah tiba di Jakarta. Sedang persiapan aksi,” kata Mark saat dikonfirmasi.
Badan Eksekutif Mahasiswa UGM mengelurkan pernyataan sikap terkait pengesahan RUU Pilkada. Antara lain menuntut Komisi Pemilihan Umum RI untuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum yang harus dihormati oleh semua pihak.
“Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera menghentikan pembahasan RUU Pilkada dalam Sidang Paripurna,” kata BEM UGM.
BEM UGM juga meminta Presiden Joko Widodo menghentikan segala macam cara intervensi terhadap lembaga legislatif, yudikatif, serta partai politik. Tuntutan lain yakni menghilangkan praktik nepotisme dalam seluruh tingkat dan lembaga pemerintahan.
Mahasiswa UGM juga menuntut Presiden Joko Widodo diadili atas pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata.
“Joko Widodo sebagai alumnus paling memalukan UGM telah melanggar jati diri UGM. Maka dari itu, kami segenap anggota BEM KM UGM akan terus berdiri tegak di garis depan perjuangan,” kata BEM UGM.
-
Tiga Mantan Anak Buah Silaturrahmi Lebaran ke Jokowi Ia mengaku berkunjung ke Solo karena pernah menjadi anak buah Jokowi selama sepuluh tahun
-
DPR: Mudik Idul Fitri 2025 Bukti Kondisi Ekonomi Indonesia Tidak Seperti yang Dikhawatirkan kita melihat bagaimana ke depannya, bahwa apa yang kita khawatirkan itu, sebenarnya Indonesia masih dalam kondisi yang tergolong baik
-
Buka Puasa Bersama: Presiden Prabowo dan Jokowi Bicara Isu Politik dan Perkembangan Negara Ia juga tidak membantah ada pembicaraan soal perkembangan negara
-
Bentuk Transparansi Penyelenggara Negara, Pejabat Tak Lapor LHKPN Harus Disanksi LHKPN ini kan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara kepada masyarakat
-
Daftar Jajaran Pengurus BPI Danantara: Ada SBY, Jokowi Hingga Thaksin Shinawatra! Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra ditunjuk menjadi salah satu dewan penasihat