merdekanews.co
Jumat, 28 Juni 2024 - 19:55 WIB

Projo Soal Tuntutan Mundur Budi Arie: Politisasi dari Kubu Kalah Pilpres

Jyg - merdekanews.co
Organisasi Masyarakat Pro Jokowi (Projo) menyebut, tuntutan tersebut politisasi dari kelompok yang kalah Pilpres 2024. (Foto: istimewa)

Jakarta, MERDEKANEWS -- Desakan mundur terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menguat menyusul serangan ransomware terhadap Pusat Data Nasional (PDN).

Bahkan mencul sebuah petisi online "Kartu Merahkan Budi Arie" di Change.org yang digagas oleh SAFEnet. Dalam petisi online tersebut, tertulis desakan agar Budi Arie mundur dari jabatannya sebagai Menteri Kominfo sekarang ini.

Hingga Jumat (28/06) sudah ada 7.420 dari target 7.500 tandatangan. Angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah dengan berjalannya waktu.

Menanggapi tuntutan mundur Budi Arie, Organisasi Masyarakat Pro Jokowi (Projo) menyebut, tuntutan tersebut politisasi dari kelompok yang kalah Pilpres 2024.

"Projo sangat prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDNS milik Telkom untuk menyerang Menkominfo, Budi Arie Setiadi (Ketum Projo), dengan tujuan-tujuan politik sempit. Mereka memilih secara aktif menyudutkan pemerintah dan membuat kekeruhan opini publik," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Projo, Handoko, Jakarta Selatan, Jumat (28/06).

Handoko menuturkan, ada yang sengaja menggalang opini sehingga memperkeruh situasi. Tidak hanya itu, dia juga menilai tuntutan tersebut juga dapat memecah konsentrasi dalam perang melawan judi online dan pemulihan situs PDN.

Lebih lanjut, Handoko juga melihat politisasi yang digalang oleh sebagian kecil tokoh-tokoh akan menguntungkan pihak ingin kejahatan siber seperti judi online tetap berlangsung lancar dan menghasilkan keuntungan dengan menghisap uang rakyat kecil.

"Menunjukkan bahwa kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada pilpres Februari 2024 lalu. Tidak menggambarkan kedewasaan berpolitik dari pengamatan atas kata-kata yang digunakan," ucap Handoko.

Projo mengimbau kepada masyarakat agar tidak menghiraukan upaya-upaya pemecah belah bangsa. Tidak hanya itu, Projo juga meminta agar publik bersabar mengikuti laporan-laporan Kominfo, BSSN, dan kementerian/lembaga terkait penyelesaian masalah serangan siber ini.

Selanjutnya, Projo juga mengajak seluruh komponen untuk berjuang bersama Budi Arie Setiadi serta seluruh unsur pemerintahan dalam memerangi judi online hingga menyelesaikan dampak serangan siber ini.

"Kami berharap perang melawan judi online akan kita menangkan bersama dan transformasi digital semakin membawa kita menuju Indonesia Emas 2045," tutup Handoko.

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi enggan menanggapi adanya permintaan agar dirinya mundur dari jabatan menteri. Budi Arie didesak mundur dari jabatan menkominfo setelah PDNS diretas.

"Ah no comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara," katanya setelah rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).

Budi tidak terlalu memikirkan isu dirinya yang diminta mundur dari jabatan menkominfo. Baginya yang terpenting ialah penyelesaian ke depan terkait penanganan gangguan siber di PDNS.

Dia mengeklaim sejauh ini belum adanya kebocoran data kepada pihak lain. "Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," tuturnya.

(Jyg)