Presiden Jokowi, Menkominfo dan Kepala BSSN Rapat Evaluasi Peretasan PDNS

Jakarta, MERDEKANEWS -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi hingga Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (28/06).

Mereka akan membahas soal evaluasi Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terkena peretasan. "Mau rapat dulu (dengan Presiden) terkait kemarin (PDNS 2)," ujar Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, Jumat.

Hinsa mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh atas serangan siber PDNS 2. "Ya yang kemarin lah (soal PDN), yang pasti akan melakukan evaluasi," katanya.

Sementara Menkominfo Budi Arie enggan memberikan keterangan. Ketua kelompok relawan Projo ini meminta wartawan menunggu keterangan akhir rapat.

PDN yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika langsung sejak 20 Juni 2024, tetapi pemerintah baru mengakuinya pada Senin lalu. Badan Siber dan Sandi Negara mengatakan virus yang menyerang PDN adalah data Ransomware LockBit 3.0. Ransomware adalah istilah jenis malware yang menyerang sistem data.

PDN mengelola 73 data organisasi serta ratusan milik pemerintah daerah. Kominfo dan BSSN yang bertanggung jawab atas Pusat Data Nasional dinilai gagal menjaga objek vital dan strategis tersebut.

Bobolnya data PDN menjadi perhatian publik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat hingga warganet mempertanyakan kinerja Kominfo dan BSSN. “Ini potensi kebocoran data seluruh warga negara Indonesia, tidak bisa dianggap enteng,” kata Tubagus Hasanuddin, Anggota Komisi I DPR yang bergerak di bidang urusan pertahanan dan keamanan negara pada Selasa, 25 Juni 2024.

Pemerintah telah mengupayakan langkah pemulihan akibat serangan siber tersebut. Namun Direktur Network dan IT Solution PT Telkom, Herlan Wijanarko menyatakan bahwa data yang disimpan di Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS 2 Surabaya tidak dapat dikembangkan. "Data yang diketahui, tidak bisa diretas lagi. Kami berupaya keras melakukan pemulihan sumber daya yang kami miliki," kata Herlan di Kantor Kominfo, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Menkominfo Budi Arie Setiadi sebelumnya menyatakan tidak ada indikasi kebocoran data yang mengganggu serangan. siber terhadap PDNS 2 di Surabaya. "Hasil rapat dengan Komisi I DPR RI belum ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," kata Budi Arie singkat dalam wawancara usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR RI, Kamis, 28 Juni 2024.

Budi Arie mengatakan upaya pemulihan PDNS 2 masih terus dilakukan. Pihaknya menargetkan pemulihan penuh terhadap PDNS 2 yang ditargetkan rampung pada pertengahan Agustus 2024.

Dalam kesempatan terpisah di Istana Kepresidenan Budi Arie mengungkapkan peretas meminta uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS (sekitar Rp 131,2 miliar). Namun pemerintah enggan membayar permintaan tersebut.