![Libas Georgia 4-1, Spanyol Tantang Jerman di Perempat Final! Libas Georgia 4-1, Spanyol Tantang Jerman di Perempat Final!](https://gambar.merdekanews.co/gbr_artikel/20240701_043208_2.jpg)
Jakarta, MERDEKANEWS -- Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menyampaikan data hasil penelusuran transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online atau daring yang melibatkan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum.
Hal tersebut menjadi salah satu butir kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama PPATK, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.
“Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk terus menelusuri lebih jauh terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait judi online, termasuk keterlibatan anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta aparat penegak hukum, dan menyampaikannya kepada Komisi III DPR RI,” kata Pangeran.
Pangeran mengatakan bahwa Komisi III DPR berhak sewaktu-waktu meminta laporan PPATK di luar laporan berkala yang rutin disampaikan tiap enam bulan, termasuk laporan terkait penelusuran pejabat hingga aparat oleh PPATK yang terlibat judi online.
Komisi III DPR RI, kata dia, juga mendorong PPATK untuk terus mengawasi, menelusuri, dan memantau tindak lanjut penegakan hukum terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait tindak pidana, khususnya judi online, korupsi, narkoba, dan lainnya.
Selain itu, Komisi III DPR RI meminta PPATK untuk mengoptimalkan peran collaborative analysis team (CAT) PPATK dalam mengawasi dan menelusuri transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan proses pemilu 2024, termasuk pilkada 2024.
Terakhir, Komisi III DPR RI mendukung PPATK dalam meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) untuk meningkatkan indeks kredibilitas dan integritas sistem keuangan Indonesia.
Saat rapat berlangsung, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pun menegaskan pihaknya siap untuk memberikan laporan berisi data pejabat yang terlibat dalam judi online, sebagaimana arahan yang diberikan oleh Ketua Satgas (Kasatgas) Judi Online Hadi Tjahjanto.
“Tidak ada keraguan untuk menyampaikan data terkait dengan judol (judi online) ini, kami memang akan menyampaikan datanya sesuai dengan arahan dari Kasatgas sendiri. Kami lagi jalan ke mana-mana untuk menyerahkan masing-masing ke K/L (kementerian/lembaga)-nya, termasuk ke DPR RI,” kata Ivan.
-
Ketua Komisi VII DPR Usul Harga BBM Non-subsidi Ditentukan Mekanisme Pasar Usulan ini muncul sebagai respons terhadap fluktuasi harga minyak dunia yang berdampak pada harga BBM non-subsidi
-
Daftar 31 Pati Polri yang Dapat Kenaikan Pangkat dari Jenderal Listyo Sigit total ada 31 pati Polri yang mengikuti upacara kenaikan pangkat
-
Layanan Keimigrasian Diklaim Sudah Pulih 100 Persen Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim layanan terkait keimigrasian sudah pulih
-
Puncak Peringatan Hari Bhayangkara Ke-78, Polri Undang Jokowi dan Prabowo Subianto Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan diundang untuk menghadiri puncak Peringatan Hari Bhayangkara Ke-78
-
Projo Soal Tuntutan Mundur Budi Arie: Politisasi dari Kubu Kalah Pilpres dia juga menilai tuntutan tersebut juga dapat memecah konsentrasi dalam perang melawan judi online dan pemulihan situs PDN