Jakarta, MERDEKANEWS -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan tagline atau slogan haji ramah untuk lanjut usia atau lansia belum maksimal dalam pelaksanaan di lapangan.
"Ramah lansia jangan hanya jadi kampanye, tetapi harus benar-benar diterapkan," kata Muhaimin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Muhaimin yang juga Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak ke tenda-tenda jamaah haji Indonesia di Mina.
Dalam kunjungannya, Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya mengenai kondisi tenda dan fasilitas yang dinilai masih belum memadai, terutama dalam hal tagline "Haji Ramah Lansia".
"Saya menemukan fakta bahwa fasilitas ramah lansia untuk toilet dan MCK (mandi, cuci, kakus) masih belum memadai. Memang ada kamar mandi untuk difabel, tetapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jamaah lansia dan difabel," katanya menegaskan.
Menurut dia, rasio kamar mandi harus dihitung ulang berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi. Bahkan, paling penting, keran-keran wudhu tersendiri juga harus disediakan.
"Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," katanya.
Muhaimin juga menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. Perbaikan total harus dilakukan sehingga kondisi yang memprihatinkan itu tidak terulang lagi. "Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," ujarnya.
Muhaimin berharap pemerintahan baru benar-benar melihat fakta ini dan tidak mendiamkan serta mengulang masalah yang sama setiap tahunnya.
Dalam sidak itu, Muhaimin berharap temuan-temuan Timwas Haji DPR ini dapat segera ditindaklanjuti pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan jamaah haji Indonesia pada masa mendatang.
-
DPR Minta Data PPATK Soal Pejabat Hingga Aparat Terlibat Judi Online meminta PPATK untuk terus menelusuri lebih jauh terhadap transaksi keuangan mencurigakan terkait judiĀ online
-
Menag Yaqut Terbitkan SE, ASN Kemenag Terlibat Judi Online Bakal Dapat Sanksi Tegas! Jika terdapat ASN Kementerian Agama yang terlibat dalam perjudian daring, maka akan ditindak
-
Ngeri, Judi Online Merambah ke Legislatif, PPATK: Agregat Deposit Capai Rp25 Miliar DPR dan DPRD! ada lebih dari 1000 anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderalnya terlibat transaksi judi online
-
Komnas Haji: Tak Ada Pelanggaran Kemenag dalam Proses Alokasi Kuota Tambahan Jemaah Kementerian Agama tidak melakukan pelanggaran dalam proses pengalokasian kuota tambahan bagi jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus
-
Ibadah Haji 2024 Lancar dan Inovatif, Gus Men Apresiasi Kerajaan Saudi Ibadah Haji 2024 Lancar dan Inovatif, Gus Men Apresiasi Kerajaan Saudi